Tanpa harus dibuktikan melalui penelitian, orang yang mau berandai-andai menjadi Wajib Pajak pasti jarang. Justru lebih banyak yang berandai-andai betapa asyiknya bila tidak harus menjadi Wajib Pajak, karena dengan demikian tidak harus bayar pajak, tidak perlu motong pajak atas penghasilan rekanan, tidak perlu lapor Surat Pemberitahuan (SPT), bahkan tidak akan diperiksa oleh petugas pajak.

Menjadi Wajib Pajak sebenarnya sangat membanggakan, karena sudah ikut serta membiayai kebutuhan negara. Namun, menjadi Wajib Pajak juga memerlukan kemauan dan keikhlasan untuk menanggung beban. Seorang Wajib Pajak tidak mungkin bebas dari kewajiban sebagai Wajib Pajak tanpa rela kehilangan penghasilan sebagai salah satu cirinya. Ini sama tidak mungkinnya seperti jadi orang kaya hanya dengan cara bermimpi.

Berandai-andai sebagai Wajib Pajak bukanlah pekerjaan yang tak ada gunanya. Berandai-andai sebagai Wajib Pajak ini penting, bahkan sangat penting untuk dilakukan sejumlah pihak, agar ikut merasakan kepekaan terhadap beban yang ditanggung Wajib Pajak. Kata orang pintar, mencoba memosisikan diri sebagai orang lain bisa membuat kita lebih bijaksana dalam bertindak. Kalimat bijak ini rasanya sangat relevan jika diterapkan dalam konteks pajak.

Seandainya Wajib Pajak pemilik penghasilan mau memosisikan diri sebagai Wajib Pajak pembayar penghasilan—yang harus jadi pemotong pajak. Maka, mestinya pemilik penghasilan bisa memahami betapa beratnya menjadi pemotong pajak. Potong kekecilan saja salah, apalagi kalau tidak potong. Begitu juga dengan telat lapor SPT.

Belum lagi kalau Wajib Pajak pemilik penghasilan tidak mau ambil pusing dengan urusan pajak, dan celakanya, punya bargaining power lebih tinggi. Tapi karena the show must go on, Wajib Pajak pemotong tetap harus motong, maka ditempuhlah langkah praktis tapi tak ekonomis yang cukup terkenal itu (baca: gross up). Kalau begini, sikap “bijak” Wajib Pajak pemilik penghasilan paling sebatas rela tidak diberi bukti potong pajak.

Efek yang lebih positif akan terasa jika tax policy maker yang memosisikan diri sebagai Wajib Pajak pemotong. Dengan menempatkan diri sebagai pihak yang merasakan betul pahit getir kebijakan pajak yang tidak atau kurang pro bisnis, maka kita boleh mengucapkan selamat tinggal pada kebijakan yang membuat repot Wajib Pajak, dari sisi cost of compliance-nya.

Poin yang perlu kita ingat, tax policy maker bukan Wajib Pajak pemilik penghasilan. Artinya, jika Wajib Pajak pemilik penghasilan tidak mau mencoba memosisikan diri sebagai pemotong pajak, atau mau tapi toh tidak mau menanggung beban pajaknya, tidak demikian halnya dengan tax policy maker.

Menempatkan diri sebagai Wajib Pajak sejatinya adalah kebutuhan para policy maker kita. Sebab tidak ada pajak tanpa Wajib Pajak. Jadi, kebijakan terhadap Wajib Pajak mestinya ditujukan agar Wajib Pajak tetap dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, bukannya malah layu sebelum berkembang.

Wajib Pajak adalah unsur penting dalam keberhasilan mengumpulkan dana demi pelaksanaan pembangunan. Berusaha memosisikan diri sebagai Wajib Pajak dan ikut merasakan beban Wajib Pajak bagi sejumlah pihak di atas bisa membuat kondisi perpajakan di tanah air menjadi lebih nyaman. Tidak percaya? Coba saja! ¢

Umumnya, reformasi acap kali diterjemahkan sebagai suatu tindakan perbaikan dari sesuatu yang dianggap kurang atau tidak baik menjadi lebih baik. Misalnya reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan harapan dari setiap warga negara yang menginginkan suatu pemerintahan yang bersih, sehingga mampu menyejahterakan masyarakatnya. Untuk itu, dengan adanya reformasi pemerintahan diharapkan dapat memerangi segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang berujung dengan terciptanya pemerintahan yang sehat.

Tidak dapat dipungkiri bila melakukan sebuah reformasi bukanlah perkara mudah. Tidak sedikit hambatan serta tantangan yang menghadang dalam melakukan reformasi. Namun, berbagai kendala yang muncul tidak boleh melemahkan semangat melakukan perubahan.

Pada umumnya, kesulitan yang timbul dalam menjalankan sebuah reformasi tidak lain disebabkan oleh rendahnya komitmen untuk menjalankan reformasi tersebut. Sehingga tidak jarang proses reformasi yang tengah berlangsung, berhenti di tengah jalan. Dengan demikian, sangat dibutuhkan kesungguhan dari banyak pihak dalam mengusung reformasi yang diidam-idamkan.

Sebagai contoh, salah satu instansi pemerintah yang selama ini tengah sibuk melakukan reformasi adalah Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Di mana Ditjen Pajak yang telah sukses dalam menjalankan program reformasi jilid I, kini berlanjut pada program reformasi jilid II.

Salah satu tujuan dari reformasi jilid II di Ditjen Pajak tidak lain adalah menciptakan sebuah instansi yang benar-benar bersih dari segala bentuk penyimpangan, termasuk mereformasi sumber daya manusia (SDM) di instansi tersebut. Target yang ingin dicapai adalah menciptakan SDM yang profesional dan bersih dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan terciptanya SDM yang bersih dan profesional, diharapkan dapat menghindari segala bentuk penyelewengan yang akan terjadi nantinya. Sehingga tidak ada lagi SDM nakal yang bekerja hanya untuk memenuhi pundi-pundi kas pribadi dari uang pajak yang telah dibayarkan.

Sayangnya, di balik reformasi yang selama ini dilakukan oleh Ditjen Pajak, tidak sedikit Wajib Pajak yang masih menganggap bahwa reformasi yang dilakukan selama ini adalah reformasi dengan sistem ‘tambal sulam’. Di mana ketika terbongkar suatu permasalahan, baru dilakukan pembenahan di dalamnya.

Perlu digarisbawahi, dalam sebuah reformasi terdapat dua unsur yang tidak dapat dipisahkan, yaitu change and continuity. Di mana perubahan yang terjadi harus tetap berkesinambungan dengan yang lainnya, sehingga perubahan tidak hanya terjadi pada satu atau dua sektor saja, namun terjadi pada seluruh sektor.

Dengan adanya kesinambungan tersebut nantinya akan tercipta sebuah reformasi yang profesional, efisien dan efektif di dalam tubuh Ditjen Pajak, serta mampu mewujudkan harapan Wajib Pajak agar tercipta sebuah lembaga perpajakan yang bersih dari unsur KKN dan bentuk penyelewengan lainnya.

Dalam konteks apapun, reformasi tak hanya dilakukan oleh lembaganya saja, melainkan harus dilakukan pula oleh individu-individu di dalamnya. Mengutip sebuah lelucon yang mengatakan bahwa, “Reformasi hanya sebuah kata sampah yang takkan ada artinya bila tidak diterapkan oleh tiap individu”. Dengan demikian, bila Anda termasuk orang yang peduli akan sebuah perubahan, maka jadikanlah diri Anda sebagai seorang agent of change, yaitu motor penggerak terjadinya perubahan dalam lingkungan manapun Anda terlibat ¢

Ya, bila melihat keberhasilan Ditjen Pajak dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak hingga mencapai angka 16 juta melalui program sunset policy, sepatutnya kita acungi jempol. Pasalnya, mengajak masyarakat untuk ber-NPWP berdasarkan kesadarannya sendiri bukanlah perkara mudah.

Terlebih lagi, di sebagian besar masyarakat kita masih terdapat paradigma lama bahwa Ditjen Pajak merupakan institusi ‘basah’ sehingga pegawainya berpotensi besar melakukan tindak korupsi. Paradigma ini yang menimbulkan keraguan dalam masyarakat ketika harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk negara.

Ditjen Pajak memang banyak berbenah diri dalam menghadapinya. Berbagai strategi dilakukan untuk menghapus kemungkinan memberantas praktik-praktik korupsi dan meluruskan anggapan miring masyarakat terhadap instansi yang bermarkas di Jalan Gatot Subroto itu. Upaya ini memang terlihat serius dan memang menjadi fokus reformasi birokrasi di jajaran Departemen Keuangan.

Perlahan tapi pasti, paradigma lama itu pun mulai terbantahkan. Slogan, “Bayar Pajaknya, Awasi Penggunaannya”, mulai menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Pasalnya, secara tidak langsung masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam mengawasi setiap penerimaan dan aliran pengunaan dana pajak.

Namun sayang, usaha yang telah dibangun dengan susah payah tersebut menjadi runtuh seketika. Ibarat gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Ditjen Pajak harus menelan pil pahit akibat mencuatnya berita mengenai makelar kasus pajak oleh oknum aparat pajak yang tidak bertanggung jawab. Terungkapnya masalah ini menorehkan tinta hitam di tengah usaha mengembalikan citra positif yang sebelumnya terus dibangun oleh Ditjen Pajak.

Kritikan tajam tak henti-hentinya dilontarkan oleh masyarakat yang merasa kecewa. Belakangan malah muncul wacana untuk memboikot pajak alias gerakan menolak untuk membayar pajak. Yang menyedihkan, tidak sedikit masyarakat yang mendukung gerakan ini.

Permasalahan ini tidak bisa didiamkan begitu saja. Departemen Keuangan harus segera mengambil langkah cepat untuk mengatasi persoalan ini. Pasalnya, kalau banyak yang memboikot pajak dan tidak ada orang yang mau membayar pajak, mau jadi apa negara ini? Sumber daya alam kita sudah habis.

Marah dan kecewa atas perbuatan oknum pegawai pajak adalah hal yang wajar, namun memboikot pajak juga bukan perbuatan bijak. Yang perlu dievaluasi adalah sistemnya. Jika sistemnya sudah baik disertai dengan reward dan punishment yang jelas, kasus-kasus seperti makelar kasus pajak dapat dihindari. Kita harus percaya, bahwa tidak semua pegawai pajak itu memiliki integritas yang buruk, karena masih banyak pula yang memiliki jiwa patriotik.

Sementara bagi Ditjen Pajak, yang terpenting adalah bagaimana agar dapat membangun kembali kepercayaan Wajib Pajak. Ciptakan kembali citra positif yang sebelumnya sudah mulai dibangun dan peliharalah kepercayaan Wajib Pajak dengan sebaik-baiknya. Karena tumbuh dan berkembangnya negara ini tidak bisa lepas dari dukungan pajak ¢

Keluarnya perda tersebut jelas memicu protes banyak kalangan, terutama para pedagang dan pengusaha rumah makan di Pekanbaru. Mereka beranggapan bahwa perda tersebut tidak memberikan rasa keadilan. Namun di sisi lain, pemkot Pekanbaru berdalih bahwa pajak tersebut nantinya akan ditujukan untuk meminimalisir defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2010 yang diperkirakan akan mencapai Rp21 miliar.

Tidak berapa lama kemudian, muncul sebuah wacana baru terkait dengan upaya peningkatan penerimaan daerah. Wacana kali ini berasal dari pemkot Batam. Kabarnya, pemkot Batam akan mengenakan pajak bagi para pekerja seks komersial (PSK). Rencananya, setiap PSK akan dikenakan pajak sebesar 10%.

Sontak wacana tersebut menimbulkan pro dan kontra dari kalangan masyarakat. Kebanyakan dari mereka menentang penerapan pajak PSK tersebut. Dengan alasan, pemerintah sama saja melegalkan praktik prostitusi. Padahal, prostitusi itu sendiri bertentangan dengan hukum yang berlaku di masyarakat.

Bisa dibilang, kedua kebijakan di atas sangat nyeleneh. Sebab, cara yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan daerah tergolong tidak wajar. Pertama, mengenai pajak nasi bungkus. Coba perhatikan, siapa yang lebih banyak mengonsumsi nasi bungkus? Ya, jawabannya sudah pasti masyarakat kecil. Apakah pantas mereka yang memenuhi kebutuhan hidupnya saja sulit, harus dibebani pajak dari sebungkus nasi yang dibelinya?

Kedua, mengenai wacana pengenaan pajak bagi para PSK. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana mekanisme pemungutan pajaknya? Apakah setiap selesai short time atau kencan singkat, para pelanggan akan diberikan bukti potong? Lalu, apa mereka paham cara penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajaknya? Kembali lagi, untuk membiayai hidupnya saja sulit, sekarang mereka malah akan direpotkan dengan hal-hal yang tidak penting menurut mereka.

Seharusnya pemkot dapat mengambil langkah yang lebih baik untuk menutupi defisit APBD. Misalkan, dengan melakukan penghematan dari berbagai sektor yang dipandang terlalu banyak memakan dana secara percuma. Bukannya malah mencari potensi penerimaan pajak baru dari hal yang tidak wajar.

Yang menjadi pertanyaan kini, apakah pemerintah kita kurang kreatif dalam mencari cara untuk meningkatkan penerimaan? Atau justru terlalu kreatif, sehingga apa pun yang berpotensi untuk dikenai pajak, harus dikenai pajak? ¢

Bentuknya pun harus dibuat semenarik mungkin agar efektif dalam menjaring hati calon konsumen. Perusahaan pun memanfaat segala media dalam melancarkan aktivitas-aktivitas promosinya ini, mulai dari memasang iklan di media cetak maupun elektronik, melakukan pameran produk sampai kepada kegiatan sponsorship. Maka tak aneh bila biaya promosi memiliki porsi yang cukup besar terhadap laporan laba rugi di setiap perusahaan.

Fakta besarnya porsi biaya promosi ini mengundang kekhawatiran di sisi pemerintah, karena hal ini berimplikasi pada mengecilnya penerimaan PPh badan. Untuk itu, pemerintah pun mengeluarkan aturan mengenai pembatasan biaya promosi melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 104/PMK.03/2009. Penerbitan aturan ini mengundang protes, hingga akhirnya diterbitkanlah PMK Nomor:02/PMK.03/2010 yang tidak lagi memberikan batasan terhadap biaya promosi yang boleh dikurangkan oleh Wajib Pajak.

Namun, yang menjadi sorotan dalam editaxorial kali ini bukan terkait dengan pembatasan biaya promosi, melainkan mengenai sifat retroaktif yang melekat dalam aturan yang mengatur biaya promosi tersebut. Ya, kata “retroaktif” kini memang tak lagi menjadi asing dalam aturan perpajakan kita. Banyak peraturan krusial seperti biaya promosi ini yang diberlakukan secara retroaktif atau berlaku surut.

Pemberlakuan surut ini tentu saja merepotkan Wajib Pajak dan ujung-ujungnya pihak otoritas pajak itu sendiri. Seperti PMK Nomor: 02/PMK.03/2010 yang baru dikeluarkan pemerintah pada 8 Januari 2010 lalu, namun diberlakukan surut sejak awal Januari 2009.

Melalui peraturan ini, setiap perusahaan yang pernah mengeluarkan biaya promosi pada tahun 2009 wajib membuat daftar nominatif. Ini tentu merepotkan karena perusahaan harus menghabiskan waktu untuk membongkar kembali segudang file transaksi setahun yang lalu.

Permintaan daftar nominatif yang disyaratkan oleh pemerintah juga paling sedikit harus memuat alamat, NPWP, jenis biaya, nomor bukti pemotongan dan besarnya penghasilan yang dipotong. Dan apabila daftar nominatif ini tidak bisa diberikan oleh Wajib Pajak, maka kemungkinan biaya promosi untuk dikoreksi dari pos biaya akan sangat besar.

Permintaan daftar nominatif ini memang tindakan preventif dari pemerintah untuk menghindari modus penggelembungan biaya yang tidak seharusnya terjadi dalam biaya promosi. Namun, di sisi lain—Wajib Pajak akan kerepotan—karena mau tidak mau harus ekstra kerja keras untuk mempersiapkan daftar nominatif dimulai dari tahun 2009 akibat trend retroaktif yang melekat dalam aturan biaya promosi. Terlebih daftar nominatif tersebut harus selesai sebelum penyampaian SPT Tahunan pada bulan April 2010 nanti.

Pemerintah harus mengkaji dampak yang dihasilkan dari seluruh kebijakan yang bersifat retroaktif. Untuk itu, ke depan, harus ada upaya untuk menghilangkan sifat retroaktif dalam setiap peraturan pajak. Karena jika di-list, ada banyak contoh lain yang dapat memperlihatkan bahwa kebijakan retroaktif ini justru membuat cost compliance Wajib Pajak menjadi jauh lebih mahal. Ini tentu bertentangan dengan asas pemungutan pajak yang baik bukan? ¢

Pertama, tidak semua Wajib Pajak memiliki pemahaman yang baik tentang administrasi pajak yang berlaku. Bahkan, di lapangan, kita masih bisa menemukan banyak Wajib Pajak yang belum mengerti tentang penggunaan formulir-formulir SPT dan bagaimana cara mengisinya.

Jadi, setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), banyak Wajib Pajak baru—terutama orang pribadi—yang harus kelabakan mencari narasumber yang bisa ditanyai tentang pajak. Bisa kenalan mereka, teman kerja atau bahkan meng-hire konsultan pajak pribadi. Pilihan yang terakhir ini jelas berbiaya mahal.

Kemudian, terkait dengan menghitung pajak yang terutang, terkadang Wajib Pajak bingung dengan bunyi peraturan pajak yang tidak jelas dalam mencontohkan suatu perlakuan pajak atas sebuah transaksi, sehingga akhirnya timbul dispute dalam penghitungan pajaknya. Belum lagi masalah peraturan pajak yang sering berubah. Wajib Pajak harus meng-up date terus pengetahuan tentang pajaknya.

Jika Wajib Pajak diam saja atau berlaku pasif dengan semua masalah di atas, maka masalah-masalah pajaknya akan semakin bertumpuk dari masa ke masa. Ini bisa menjadi batu sandungan tersendiri bagi Wajib Pajak jika nanti terjadi pemeriksaan. Lama-lama tumpukan masalah tersebut seperti menjadi bom waktu yang suatu saat bisa meledak.

Kini, jika pembaca mengalami masalah perpajakan, tak perlu khawatir. Ada jalan yang ditawarkan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Wajib Pajak dapat memanfaatkan pelayanan konsultasi pajak secara gratis, selain melalui Kring Pajak 500200. Dirjen Pajak, Mochamad Tjiptardjo, menyatakan pihaknya siap untuk menerima permintaan konsultansi dari Wajib Pajak. Seluruh instansi seperti perusahaan, asosiasi dan serikat pekerja bisa meminta sosialisasi pelayanan tersebut pada petugas pajak.

Di sini, Wajib Pajak orang pribadi maupun badan, dapat berkonsultasi tentang tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan kepada petugas pajak. Materi konsultasi yang diberikan, meliputi seputar kewajiban kepemilikan NPWP bagi Wajib Pajak yang sudah memenuhi syarat dan tata cara pengisian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh).

Program yang sudah berjalan sejak Agustus 2009 ini bisa menjadi jalan Wajib Pajak untuk memahami dan menjalankan kewajiban pajaknya. Jadi, tunggu apa lagi? Segera kirim permohonan konsultansi gratis secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing. Ya, kapan lagi??? Hari gini masih bisa dapet yang gratis!! ¢

Dengan meningkatnya volume perdagangan dalam negeri, penerimaan PPN atas impor dan konsumsi barang/jasa di dalam negeri akan tentu meningkat. Bahkan pemerintah telah memproyeksikan PPN akan meningkat sebesar Rp55,2 triliun setelah ACFTA berlaku.

Agar proyeksi ini menjadi kenyataan, saat ini pemerintah menyatakan akan menggelontorkan stimulus fiskal sebesar Rp23 triliun dalam pos belanja APBN 2010. Dana ini akan dipakai untuk perbaikan infrastruktur jalan, pelabuhan, serta memberikan fasilitas perpajakan dan kepabeanan.

Namun, optimisme yang dibangun pemerintah tak dirasakan sebaliknya oleh pelaku usaha tanah air. Pemberlakuan ACFTA justru menjadi momok yang menakutkan bagi para pengusaha Indonesia. ACFTA dikhawatirkan akan menghancurkan industri nasional, karena barang-barang produksi China membanjiri pasar-pasar dengan harga-harga yang lebih murah. Bagi konsumen, kondisi seperti ini justru menyenangkan, karena selain lebih banyak pilihan barang, mereka juga punya kesempatan untuk mengkonsumsi lebih banyak.

Melihat kenyataan ini, timbul pertanyaan. Jika ACFTA akan meningkatkan volume perdagangan, apakah volume perdagangan pengusaha dalam negeri akan terdorong naik? Bagaimana volume perdagangan pengusaha-pengusaha Indonesia bisa berkembang jika modal mereka tak bertambah karena pasar dalam negeri saja lebih memilih untuk menggunakan barang-barang produk luar? Jangan-jangan akan banyak perusahaan yang gulung tikar dan karyawannya di-PHK.

Jika kekhawatiran sebagian besar pelaku usaha domestik terbukti, maka tak hanya tujuan peningkatan ekonomi yang tidak tercapai, namun juga proyeksi penerimaan pajak juga bisa meleset. Bisa jadi memang penerimaan PPN akan naik, namun penerimaan PPh badan dan orang pribadi justru bisa menurun drastis.

Menghadapi ACFTA, Indonesia jelas terlambat mempersiapkan diri. Selama ini pemerintah kita masih sibuk mengurusi masalah politik, hukum dan korupsi yang berkepanjangan. Masalah yang lebih urgent seperti pembangunan sarana dan prasarana untuk sektor usaha jadi terbengkalai.

Kini, pemerintah harus mengambil langkah yang tepat dan efektif untuk membantu pelaku usaha dalam negeri menghadapi ancaman ACFTA. Karena mundur dari ACFTA sepenuhnya juga bukan sebuah pilihan, mengingat arus globalisasi sulit dihindari.

Sementara kita, sebagai masyarakat, bisa mengambil peran dengan tetap menomorsatukan produk dalam negeri dalam mengkonsumsi apapun. Selain bisa membantu pengusaha lokal untuk tetap bertahan, kita juga bisa mengamankan penerimaan pajak dari sektor PPh. Penerimaan pajak ini pun kemudian bisa digunakan pemerintah kita untuk terus memperbaiki sarana dan prasarana yang dapat mendukung peningkatan industri dalam negeri ¢

Bayangkan, apabila seluruh jumlah tunggakan yang lolos tersebut ternyata bisa terjaring masuk ke dalam APBN. Pastinya penerimaan pajak juga akan terdongkrak naik dan target penerimaan pun akan tercapai. Untuk itu, Ditjen Pajak tentu harus mencari jalan yang lebih efektif agar hal ini dapat terealisasi.

Salah satu cara yang dipilih instansi ini adalah dengan menggiatkan gijzeling (upaya paksa badan) bagi Wajib Pajak nakal dalam rangka pengembalian piutang negara. Dengan menitipkan Wajib Pajak nakal ke hotel prodeo, diharapkan tunggakan pajak bisa berangsur-angsur dilunasi.

Pemberlakuan terapi kejut ini di ranah perpajakan memang baru terangkat lagi ke permukaan. Pasalnya, selama kepimpinan Darmin Nasution yang berakhir Juli 2009 lalu, kebijakan gijzeling tidak disentuh. Kini, di 2010, Tjiptardjo justru mulai menggencarkan gijzeling. Buktinya, belum lama ini, gijzeling telah diberlakukan terhadap salah seorang Wajib Pajak nakal asal Surabaya.

Penerapan gijzeling sejatinya menjadi pilihan terakhir setelah semua upaya penagihan gagal, apalagi jika ada indikasi Wajib Pajak yang tidak kooperatif ini akan melarikan diri. Meski begitu, ternyata ada pro dan kontra atas penerapan gijzeling. Namun, jika melihat jumlah tunggakan pajak dan fenomena WP nakal, rasanya pendekatan punishment seperti ini memang diperlukan. Selain diharapkan bisa menciptakan efek jera bagi para pelakunya, dapat pula menjadi gambaran bagi masyarakat andaikata ada yang melakukan pelanggaran yang sama.

Untuk itu, perlu ada kesiapan dari Ditjen Pajak sendiri. Dari sisi penerapan, gijzeling harus sesuai prosedur yang berlaku. Pemenuhan syarat kualitatif dan kuantitatifnya harus terpenuhi. Jangan sampai, ada anggapan, pemerintah menyalahgunakan kekuasaan. Pengimplementasian gijzeling ini harus membawa semangat keadilan.

Di sini, perlindungan Wajib Pajak juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Mengingat, berbagai peraturan dan perangkat pajak yang ada, termasuk petugas Ditjen Pajak, masih memerlukan banyak pembenahan. Jangan sampai, ketidakjelasan aturan atau ketidaksempurnaan sistem menjadi ‘lubang’ bagi Wajib Pajak, hingga terperosok jatuh.

Apabila hal tersebut bisa berjalan secara seimbang, pemberlakuan kebijakan ini barulah bisa berjalan dengan efektif dan adil. Secara tak langsung, hal ini juga mencerminkan profesionalisme instansi yang terkait di dalamnya. Nah, sudahkah Ditjen Pajak membenahi sistemnya? ¢

Untuk itu keadilan merupakan suatu hal yang luhur dan suci yang dapat memberikan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Keadilan senantiasa disimbolkan dengan keseimbangan neraca yang berarti seimbang. Karena itu keadilan seharusnya mendatangkan harmoni karena segala sesuatu diperlakukan atau ditempatkan sesuai dengan semestinya.

Setiap manusia selalu mendambakan keseimbangan. Seperti air, ketika dimasukkan ke dalam sebuah bejana yang berhubungan, maka permukaan bejana yang diisi akan segera menyeimbangkan dengan permukaan bejana lainnya. Namun pada kenyataannya saat ini banyak fenomena ketidakkepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Di mata masyarakat, hukum merupakan sebuah alat yang dapat diperjualbelikan. Setiap orang yang berkantong tebal sudah pasti dapat dikatakan kebal dari hukum. Hal inilah yang membuat banyak masyarakat enggan untuk berhubungan dengan aparat penegak hukum, karena mereka beranggapan percuma bila mengadukan kasus dan perkara mereka pada aparat bila aparat tersebut belum bisa bersikap adil.

Hal ini juga dirasakan oleh setiap Wajib Pajak yang memiliki silang pendapat dengan aparat pajak. Di mana Fiskus yang melakukan pemeriksaan, menerbitkan surat ketetapan yang nyatanya tidak disetujui oleh pihak Wajib Pajak.

Bagi Wajib Pajak yang memiliki sengketa ketetapan pajak yang dikeluarkan Fiskus, dapat mengajukan permasalahannya pada lembaga yang dianggap dapat menyelesaikan sengketa. Lembaga tersebut adalah Pengadilan Pajak, di mana ribuan kasus pajak ditangani didalamnya.

Namun ketidakpercayaan dari Wajib Pajak terhadap Pengadilan Pajak tergolong tinggi. Terbukti masih banyaknya perkara yang tidak terselesaikan dan menggantung begitu saja di Pengadilan Pajak. Imbasnya, Wajib Pajak merasa dirugikan karena uang mereka tertahan tanpa kejelasan.

Untuk itu, dibutuhkan banyak penegak keadilan yang bersifat netral dan tidak berpihak pada pihak manapun. Selain itu, penyelesaian perkara dengan cepat juga sangat dibutuhkan agar Wajib Pajak dapat menerima kepastian dari kasus mereka. Dengan diisinya lembaga ini dengan orang-orang yang dapat bersikap netral dan bermental adil, maka sudah dapat dipastikan hukum di negara ini dapat ditegakkan. Perlahan paradigma negatif yang berkembang di masyarakat akan terkikis dan fungsi hukum dapat berjalan dengan semestinya. Bukankah kita selalu mengharapkan yang namanya keadilan? ¢

Peningkatan kualitas para pegawai pajak ini tampaknya memang menjadi fokus dalam menjalankan reformasi pajak tahap kedua. Dalam reformasi pajak jilid II ini, selain pengembangan SDM, Ditjen Pajak juga akan melaksanakan program lain yang tak kalah penting, yaitu kegiatan mapping, profiling dan benchmarking yang sudah berjalan sejak Agustus 2009.

Dalam hal SDM, tuntutan untuk meningkatkan kualitas pegawai pajak memang tidak bisa dihindari. Hal ini dikarenakan, di satu sisi, target penerimaan pajak dari waktu ke waktu terus meningkat. Di sini, jelas Ditjen Pajak membutuhkan para pegawai pajak yang mampu mengamankan potensi penerimaan pajak dengan baik. Mengerti mana celah penerimaan yang bisa ditingkatkan, dan mana celah yang harus diperketat pengawasannya agar penerimaan pajak tidak bocor.

Sementara di sisi lain, jumlah Wajib Pajak terus bertambah dan mereka membutuhkan pelayanan prima dari para pegawai pajak. Wajib Pajak membutuhkan pegawai-pegawai pajak yang tidak hanya cerdas dan pandai, tetapi juga memiliki jiwa melayani yang baik.

Kualitas sejumlah pelayanan terhadap Wajib Pajak memang butuh untuk segera ditingkatkan. Misalnya, dalam hal memperoleh informasi perpajakan. Bagaimana caranya agar Wajib Pajak dapat memperoleh informasi pajak dengan mudah. Line konsultasi perpajakan via telepon atau e-mail harus dapat dengan mudah diakses oleh Wajib Pajak.

Dengan meningkatnya kebutuhan akan pelayanan konsultasi, maka penguasaan setiap pegawai pajak tentang peraturan pajak itu sendiri juga perlu terus ditingkatkan. Apalagi jika terkait dengan kegiatan pemeriksaan pajak. Masih banyak ditemukan dalam kasus keberatan dan banding yang menggambarkan adanya kesalahan Fiskus dalam menetapkan koreksi karena Fiskusnya sendiri salah dalam menerapkan peraturan pajak.

Kualitas pemahaman pegawai pajak terhadap peraturan pajak ini juga harus merata di semua wilayah KPP di seluruh tanah air. Hal ini supaya seluruh Wajib Pajak di tanah air dapat memperoleh informasi perpajakan dengan kualitas yang sama, di mana pun mereka berada. Ini penting untuk menunjang peningkatan penerimaan pajak secara nasional.

Bagaimanapun, petugas pajak adalah prajurit yang mengemban tugas mulia, yaitu mengumpulkan uang pajak demi keberlangsungan kehidupan bernegara. Untuk itu, tindakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak adalah sebuah keharusan. Tanpa itu, pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia tidak akan pernah sempurna ¢